SKRIPSI HUKUM, 2012

Font Size:  Small  Medium  Large

Tindak Pidana Perbankan : Pengajuan Kredit Fiktif Menurut UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan ( Studi Kasus Putusan Nomor 90 k/Pid.Sus/2010)

DANIEL RISMAWANDI

Abstract


Dewasa ini lembaga perbankan menjadi salah satu tumpuan harapan dalam menggerakan roda perekonomian nasional khususnya sektor riil. Hasil dari kebijakan deregulasi sektor perbankan telah menyebabkan tumbuh suburnya bank-bank di Indonesia, namun pertumbuhan tersebut tidak diikuti dengan ketahanan modal usaha perbankan. Selain itu pengawasan Bank Indonesia yang lemah terhadap bank-bank dan praktik kejahatan perbankan yang terus meningkat kuantitas dan kualitasnya dari waktu ke waktu, turut andil melemahkan lembaga perbankan, salah satu penyebabnya adalah munculnya berbagai kejahatan perbankan yang bersifat nasional maupun internasional. Dalam Putusan Nomor 90K/Pid.Sus/2010 para terdakwa telah melakukan kejahatan tindak pidana pada Bank NISP dimana para terdakwa merupakan pegawai bank tersebut bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai bank tersebut para terdakwa telah melakukan pencatatan palsu dalam pembukuan, laporan transaksi dalam hal penagihan atau penyetoran angsuran kredit dari para debitur, berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana perbankan yang dapat merugikan bank tersebut, dalam penulisan ini penulis hendak mendalami tentang unsur-unsur pidana dalam tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh para terdakwa berdasarkan Kitab Undandang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang No 10 Tahn 1998 Tentang Perbankan, penulis akan menggunakan metode pernulisan hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka saja atau data sekunder.  

Refbacks

  • There are currently no refbacks.