SKRIPSI HUKUM, 2012

Font Size:  Small  Medium  Large

Akibat Hukum Penolakan Gugatan Cerai Terhadap Pengesahan Perkawinan Pada Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 106/Pdt.G/2010/Pa.Pal Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

SURYA WIJAYA

Abstract


Sesuai dengan kodrat alam manusia hidup bersama-sama. Sifat kebersamaan itu menunjukkan manusia sebagai makhluk sosial dan salah satu wujud sebagai makhluk sosial adalah menjalin hubungan seperti menjalin pernikahan. Dalam pernikahan terdapat syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus dipenuhi. Dengan memenuhi ketentuan tersebut, maka perkawinan menjadi sah hukumnya, baik secara agama, maupun secara hukum positif. Pada Kasus Putusan Nomor 106/Pdt.G/2010/Pa.Pal, Penggugat mengajukan penetapan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Palu, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus perceraian. Namun Gugatan cerai Penggugat ditolak karena berdasarkan fakta di persidangan perkawinannya dinyatakan tidak sah karena wali nikahnya tidak memenuhi syarat sebagai wali serta perkawinannya tidak dicatat pada KUA setempat. Permasalahannya adalah apakah akibat hukum dari penolakan gugatan cerai terhadap pengesahan perkawinan pada Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 106/PDT.G/2010/PA.PAL berdasarkan undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan didukung wawancara. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan antara  Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak sah dan perkawinannya itu batal dan dianggap tidak ada ikatan perkawinan. Akibat hubungan suami istri diantara keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan karena rukun perkawinan tidak terpenuhi, dan hubungannya dikatakan sebagai hubungan zina. Akibat hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang telah dibatalkan statusnya adalah anak luar kawin baik di dalam Undang-undang Perkawinan maupun KHI, sebab pembatalan perkawinan tidaklah berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan. Dalam putusan tersebut, tidak di singgung harta bersama, maka masalah harta bersama diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak dan apabila terjadi perselisihan diselesaikan di pengadilan agama. Sebaiknya pemerintah lebih memperketat dalam mengadakan pemeriksaan data-data sebelum dilakukan perkawinan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah perkawinan berlangsung.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.