SKRIPSI HUKUM, 2011

Font Size:  Small  Medium  Large

Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Bentuk Perdamaian Dilakukan Polri Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Malyssa Sabena Sihombing

Abstract


Kebijakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan beberapa hal yaitu sebagai penentu keluaran akhir dari suatu kasus sengketa, konflik, pertikaian atau pelanggaran, namun juga memiliki wewenang melakukan diskresi/ pengenyampingan perkara pidana yang dilakukan oleh pihak tertentu, sekaligus (tidak dalam semua hal) dilanjutkan dengan permintaan kepada pelaku/pelanggar agar kerugian korban dan mengeluarkan pelaku dari tahanan. Permasalahan yang diberikan oleh penulis dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan hukum dan implementasinya terhadap upaya perdamaian yang dilakukan oleh Polri dalam tindak pidana dan kebijakan yang dilakukan oleh POLRI merupakan bentuk tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu berdasarkan penelitian normatif dan penelitian empiris. Hasil dari penelitian ini Tindakan perdamaian yang dilakukan antara pelaku dan korban dalam tindak pidana dihadapan kepolisian merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum bagi para pihak yang telah melakukan tindakan hukum. Upaya dilakukan sistem dari perdamaian merupakan peran dari penegak hukum polri dalam menangani perkara yang dapat dilakukan perdamaian. Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum dengan melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP memuat tentang tata cara proses pidana yang menjadi tugas dan kewenangan masing-masing institusi penegak hukum. Pelaksanaan hukum dan implementasinya terhadap upaya perdamaian yang dilakukan oleh Polri dalam tindak pidana berdasarkan Pasal 82 KUHP dimana seseorang dapat dilakukan upaya perdamaian dengan memenuhi kriteria kejahatan baik dalam arti kejahatan pada umumnya maupun dalam arti suatu kejahatan tertentu, maka di situ termasuk pembantuan dan percobaan melakukan kejahatan, kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh suatu aturan.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.