SKRIPSI HUKUM, 2012

Font Size:  Small  Medium  Large

Analisis Pembajakan Hak Cipta Program Komputer Melalui Media Cakram Optik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Contoh Kasus Nomor: 1944/PID.B/2006/PN.JKT.PST)

RAISENDA DEREK VITALLI

Abstract


HKI pada dasarnya berhubungan dengan perlindungan penerapan gagasan dan ide yang dituangkan ke dalam suatu karya intelektual yang bernilai ekonomis dalam hal penggunaan suatu karya dan penyebarluasannya. Perlindungan hukum terhadap hak cipta pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim dan suasana yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Bahwa salah satu bagian dari HKI adalah hak cipta program komputer atau software. Progam komputer, merupakan sebuah peralatan elektronik atau sekumpulan instruksi yang diwujudkan bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer terssebut bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau mencapai hasil yang khusus, termasuk penyiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut yang sangat lekat dalam kehidupan masyarakat saat ini. Dalam penelitian skripsi ini menganalisis kasus Tentang Ibu Siska yang telah melakukan pelanggaran hak cipta karena menjual atau menyebarluaskan kepada umum suatu program komputer tanpa izin. Apakah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Ibu Siska telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta? Bagaimana penerapan Pasal 72 UUHC terhadap pembajakan program komputer melalui penggunaan media cakram optik? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder dan data primer yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis data penelitian memperlihatkan bahwa pelanggaran pidana hak cipta tidak diatur jelas dalam UUHC sebagai pelaku usaha atau sebagai pemilik tempat, dan pihak kejaksaan telah membawa kasus tersebut ke pengadilan dengan dikenakan tuntutan Pasal 72 Ayat (2) UUHC, dan berakhir dengan putusan tidak bersalah. Dalam hal ini penulis tidak setuju dengan putusan bebas yang diberikan oleh hakim karena tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada dan tidak sesuai dengan UUHC. Karena dalam persidangan pun jaksa sudah menghadirkan saksi ahli dan sudah didengar keterangannya.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.