SKRIPSI HUKUM, 2005

Font Size:  Small  Medium  Large

PELAKSANAAN PENDAFTARAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DAN PERMASALAHANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Shally Mayliana

Abstract


Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan (accessoir) dari suatu perjanjian pokok untuk memenuhi suatu prestasi dalam hal perjanjian kredit antara pihak debitur dengan kreditur sesuai dengan tujuan dan asas-asas perjanjian kredit. Adapun pelaksanaan pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Selanjutnya perlu lakukan pendaftaran fidusia di  Kantor Pendaftaran Fidusia,sehingga hak kebendaan yang timbul dari pembebanan jaminan fidusia tersebut memberikan perlindungan hukum bagi penerima dan pemberi fidusia. Sedangkan perlindungan terhadap kreditur apabila terjadi pemindahan objek jaminan fidusia diatur dalam eksekusi lembaga jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaga Jaminan fidusia merupakan alternatif yang baik digunakan karena salah satu ciri lembaga jaminan fidusia adalah mudah dan pasti pelaksaan eksekusinya sebagaimana terlihat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dalam pelaksanaan undang-undang tersebut diperlukan adanya sosialisasi dan perhatian semua pihak baik debitur,kreditur,Kantor Pendaftaran Fidusia maupun pihak ketiga serta para pembentuk undang-undang guna terjadinya praktik pelaksanaan jaminan fidusia seperti yang diharapkan.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.