SKRIPSI HUKUM, 2009

Font Size:  Small  Medium  Large

Kekuatan Pembuktian Jual Beli Tanah Atas Dasar Kwitansi Dan Sertifikat (Studi Kasus Antara Nyonya Yulita Dengan Christian)

Petrus Susanto

Abstract


Tanah dan bangunan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dan dapat diperoleh melalui jual beli. Pada kasus yang terjadi, jual beli tanah yang dilakukan oleh Nyonya Yulita dan Christian dengan Sutarya, telah terjadi persengketaan oleh karena adanya penjualan berulang dari pihak Sutarya. Dalam jual beli tersebut telah terjadi pemindahan hak atas tanah kepada Nyonya Yulita yang lebih dulu melakukan jual beli dengan Sutarya. Kemudian Sutarya menjual kembali tanah tersebut kepada Christian sehingga terjadi persengketaan diantara para pihak yang masing-masing merasa  memiliki tanah tersebut. Penulis mengangkat dua permasalahan yaitu bagaimanakah akibat hukumnya apabila transaksi yang berkaitan dengan tanah tidak dilakukan di hadapan PPAT? Artinya apakah transaksi tersebut dianggap tidak sah, atau dapat dibatalkan, atau batal karena hukum?  dan mengapa sertifikat tanah dapat dikalahkan oleh kwitansi pembelian berdasarkan Putusan No.3525 K/Pdt/1989? Penulis meneliti bahwa metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan studi kasus. Teori yang digunakan adalah teori pembuktian khususnya sertifikat, yaitu menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah no.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu, juga digunakan teori perjanjian. Kesimpulannya adalah bahwa jual beli tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT. Sesuai hukum tanah maka transaksi tersebut dianggap batal demi hukum berdasar ketentuan bahwa pemegang sertifikat atas tanah yang telah didaftarkan dianggap sebagai pemilik yang sah dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dan  menurut teori hukum tanah seharusnya pemegang sertifikat tidak dapat dikalahkan oleh pemegang kwitansi walaupun kenyataannya dalam kasus ini Nyonya Yulita sebagai pemegang sertifikat dapat dikalahkan berdasarkan Putusan Mahakamah Agung Reg.No. 3525 K/Pdt/1989, karena sertifikat merupakan alat bukti kepemilikan yang paling sempurna.. Namun dalam permasalahan ini terjadi adanya faktor di luar hukum, yaitu dikarenakan hakim sebagai penegak hukum tidak bertindak cermat dalam memutus perkara yang berkaitan dengan alat bukti sertifikat dan kwitansi.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.