SKRIPSI HUKUM, 2008

Font Size:  Small  Medium  Large

PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP TERJADINYA PERUSAKAN TERUMBU KARANG DI PULAU PRAMUKA KEPULAUAN SERIBU

FEBRY DELA ROSA

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang akan dilakukan didalam pelaksanaan penegakan hukum pidana lingkungan terhadap perusakan terumbu karang di pulau pramuka kepulauan seribu. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pidana lingkungan terhadap perusakan terumbu karang di pulau pramuka kepulauan seribu. Penegakan hukum di pulau pramuka kepulauan seribu sudah dilaksanakan namun tidak efektif karena perusakan terus terjadi di pulau pramuka kepulauan seribu. Serta penerapan faktor-faktor dari penegakan hukum seperti faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Dengan demikian setiap orang maupun badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap kerusakan/pencemaran lingkungan hidup dikenakan sanksi pidana. Ketentuan pidana tercantum dalam UUPLH yang terdiri dari pasal 41- 48. Dengan adanya penerapan sanksi pidana tersebut bertujuan agar masyarakat taat hukum serta menimbulkan efek jera terhadap pelaku sehingga tercapainya efektivitas hukum, memiliki nilai kemanfaatan dan tercapainya kelestarian lingkungan dan menghindari terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.