SKRIPSI HUKUM, 2008

Font Size:  Small  Medium  Large

Penanganan Kasus Penyerobotan Tanah Di Perumahan Carina Sayang Cengkareng Oleh Satuan Reskrim Polisi Resort Metro Jakarta Barat

Tatu Aditya Semedhi

Abstract


Sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, tanah merupakan pokok-pokok kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam konteks tersebut pemanfaatan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun harus didasarkan atas hak-hak atas tanah yang sah/ ada izin dari yang berhak atau kuasanya. Penyewaan tanah dan bangunan yang terjadi dalam kasus ini dilakukan tanpa izin dari pemilik hak atas tanah yang terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Aparat kepolisian yang menangani perkara penyerobotan tanah di Perumahan Carina Sayang menerapkan ketentuan Pasal 385 KUHP dalam menjerat pelaku. Padahal, aturan perundang-undangan pidana khusus telah mengatur hal ini. Yakni pasal 6 Undang-Undang  Nomor 51 (Prp)Tahun1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin yang Berhak atau Kuasanya.  Apa yang menjadi dasar pertimbangan Satuan Reskrim Polisi Resort Metro Jakarta Barat dalam menerapkan pasal 385 KUHP? Penerapan ketentuan Pasal 385 KUHP dilakukan oleh karena  penyidik bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Namun hal ini tidak sejalan dengan Adagium ? Lex Specialist Derogat Lex Generalis? . Sinkronisasi hukum inilah yang digunakan sebagai pisau analisis penulis guna mengupas permasalahan yang diangkat.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.