SKRIPSI HUKUM, 2011

Font Size:  Small  Medium  Large

Penerapan Lembaga Rechtsverwerking Berdasarkan Hukum Tanah Nasional (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2674.K/Pdt/2003).

WENDY WIJAYA

Abstract


Sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria  diundangkan, segala peralihan hak atas tanah menganut konsep hukum adat yaitu terang dan tunai. Selain itu dalam Hukum Adat dikenal adanya lembaga yang berkaitan dengan pendaftaran tanah dalam rangka menutupi kelemahan-kelemahan dari sistem yang ada, yaitu lembaga lampau waktu (Rechtsverwerking). Rechtsverwerking yaitu lampaunya waktu sebagai sebab kehilangan hak atas tanah, kalau tanah yang bersangkutan selama waktu yang lama tidak diusahakan oleh pemegang haknya dan dikuasai pihak lain melalui perolehan hak dengan itikad baik. Sebagaimana dalam Perkara Nomor  2674.K/PDT/2003 Majelis Hakim Mahkamah Agung memenangkan pihak tergugat yang berhak atas kepemilikan tanah persawahan kohir/persil No. 131 seluas 0,280 hektare atas nama Kadir Siahaan di Desa Nagahuta, Kampung Kristen, Pematang Siantar. Permasalahan bagaimanakah penerapan konsep rechtsverwerking untuk kepemilikan hak atas tanah dalam perkara No.2674.K/PDT/2003? Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode normatif. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung telah menerapkan konsep rechtverweking dalam perkara Putusan Mahkamah Agung No.2674.K/PDT/2003. Hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung yaitu Pihak Penggugat telah kehilangan haknya atas tanah, karena telah lampaunya waktu dalam hal ini 40 tahun dan telah dikuasai oleh pihak Tergugat dengan itikad baik. Hal ini didasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Tergugat telah menguasai objek sengketa + 48 tahun secara terus menerus, tanpa ada gangguan dan teguran dari Pihak Penggugat. Walaupun menurut penulis, terdapat beberapa kejanggalan dalam menjatuhkan putusan, karena diketahui bahwa Pihak Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan IPEDA atas tanah sengketa tersebut hingga tahun sehingga pendapat Majelis hakim yang menyatakan bahwa Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa secara terus menerus tidak terbukti benar. Hendaknya setiap pihak yang mempunyai hak atas tanah agar segera mendaftarkan hak atas tanahnya tersebut, guna memperoleh sertifikat sehingga mempermudah yang bersangkutan dalam proses pembuktian kepemilikan hak atas tanahnya, sehingga tidak terjadi lagi peristiwa persengketaan tanah di kemudian hari.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.